SISTEM EKONOMI POLITIK INDONESIA

EKONOMI POLITIK INDONESIA

Konsep Ekonomi Politik Indonesia

Ekonomi politik Indonesia pada rezim Orde Lama, Indonesia masih dalam masa labil dimana pada waktu itu kemerdekaan baru diikrarkan, jadi stabilitas ekonomi masih tidak efektif. Pada masa Orde Baru dipimpin oleh rezim Soeharto yang sistem perekonomiannya menerapkan sistem kapitalis. Dan kemudian pemerintahan masa transisi sampai saat ini mengadopsi dualisme sistem di atas yang merupakan sintesis antagonis kapitalisme versus sosialisme, namun terbukti sampai sekarang perekonomian indonesia masih jauh dari harapan.

1. a.                  Orde Lama

“ Indonesia di masa orde lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966. Pada tahun 1948 Bank Dunia memberikan pinjaman pertamanya kepada negara di luar Eropa. Saat itu banyak negara yang sedang berkembang sudah sibuk dalam beberapa bentuk perencanaan ekonomi terpusat. Pada tahun 1950-an, gelombang antusiasme mencapai puncaknya dalam rangka perencanaan yang komprehensif. Sedangkan yang terjadi di indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bangsa indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pemimpin yang ada saat itu terdiri dari kaum elit yang berpendidikan barat dan orang – orang militer yang dilatih jepang. Secara ekonomi, belanda masih menguasai perusahaan – perusahaan di sektor perkebunan dan menguasai perdagangan internasional {Konferensi Meja Bundar (KMB), 1949}. Periode 1945 – 1949 adalah periode indonesia berjuang untuk status negara merdeka dan diakui oleh dunia yang ditandai dengan pengakuan Belanda di KMB dengan syarat perusahaan Belanda di Indonesia tidak dinasionalisasikan”. (Tambunan,Tulus:2009).

Selanjutnya, Soekarno mulai menggeser dominasi politisi menengah keatas dan mengembalikan otoritas presiden yang dikuasasi perdana menteri dan DPR sebelumnya. Sehingga pada waktu itu birokrasi negara secara penuh dikuasai Indonesia. Setelah itu baru upaya penasionalisasian perusahaan-perusahaan digalakkan. Perekonomiaan pada saat itu dilandaskan atas kemandirian negara tanpa ada intervensi asing, hal ini ditandakan dengan penolakan terhadap ULN (Utang Luar Negri) dan keluar dari PBB. Dan kemudian berdampak pada sektor pertanian dan perindustrian dikarenakan infrastruktur secara fisik maupun non fisik buruk, juga ditandai dengan managemen makro yang tidak tepat yaitu peredaran uang dimasyarakat sangat tinggi untuk pembiayaan perang, konflik politik dan lainnya sehingga terjadi hiperinflasi. Jadi periode orde lama yang dipimpin Soekarno lebih kuat nasionalismenya, sentralisasi, komando dan kepemilikan kolektif bisa disimpulkan berarti prosesnya menjauhi kutub “laissez-faire” dan mendekati kutub “dirigisme/hegemoni”.

1. b.                  Orde Baru

“ Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Pada masa ini pemerintah lebih focus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan social di tanah air. Pemerintah orde baru menjalin kembali hubungan dengan pihak Barat. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga- lembaga duniaya seperti Bank Dunia, IMF,dll. Sebelum rencana pembangunan REPELITA dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilisasi ekonomi, social, politik, serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi deficit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama ekspor. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar yang pada saat itu dianggap sebagaisatu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonom, seperti kesempatan kerja dan deficit neraca pembayaran.”[2]

Akan tetapi, pada tingkat mikro hasilnya tidak terlalu memukau seperti pada tingkat makro. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa orde baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dibarengi dengan biaya ekonomi yang tinggi dari hasil pinjaman-pinjaman luar negri dan bantuan IMF yang terlalu tinggi dengan bunga yang besar sehingga menimbulkan  fundamental ekonomi yang rapuh. Ini semua akhirnya mengakibatkan Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar.

 Masa Transisi Sampai Sekarang

Tahun 1998 adalah tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di ASIA yang dampaknya sangat terasa di indonesia.

1. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Pada waktu itu uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam bentuk dolar sehingga Indonesia harus mengembalikan lima kali lipatnya dan mengakibatkan membengkaknya hutang negara. Ditambah juga hutang swasta yang dibebankan pada negara sebagai syarat peminjaman ke International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta).
2. 2.      Saat nilai tukar rupiah semakin merosot dan tidak terbendung lagi, maka pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan keuangan dari IMF. Pada Akhir bulan Oktober 1997, IMF mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 milyar AS. Dengan ekspektasi nilai rupiah akan menguat dan stabil. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa nilai rupiah terus melemah hingga mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dalam dan luar negri sehingga kesepakatan tersebut ditegaskan dalam nota kesepakatan (Letter of Intent/LoI) yang terdiri atas 50 butir kebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro (fiscal&moneter).
3. Krisis rupiah menyebabkan krisis politik

Krisis rupiah yang dialami Indonesia berpengaruh terhadap munculnya krisi politik di Indonesia. Ditandai dengan beberapa tragedy, yaitu :

1. Penembakan tentara terhadap empat mahasiswa  Universitas Trisakti tanggal 13 Mei 1998 (Tragedi Trisakti)
2. Kota Jakarta pada 14 dan 15 Mei dilanda kerusuhan yang paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia.
3. Kemudian minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR diduduki ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi dari dalam dan luar Jakarta.

Pembangunan ekonomi periode orde reformasi (1998 – 2004) berjalan tak jelas arahnya. masa tahun 1998 – 2004 adalah masa transisi dari orde baru ke orde reformasi yang ditandai dengan silih bergantinya presiden RI dalam waktu relatif singkat. Dari B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) kemudian Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004). Pembangunan ekonominya berjalan terseok – terseok, disambut dengan gegap gempita euforia politik rakyat indonesia yang selama masa orde baru dikekang kemudian menjadi bebas lepas di masa orde reformasi. Dalam masa ini, indonesia masih mencari  jati dirinya kembali dengan mencoba menerapkan sistem demokrasi yang ternyata sangat mahal biayanya. Praktis, dana pembangunan banyak teralokasikan untuk pembiayaan pesta demokrasi tersebut, mulai dari pemilihan presiden (PILPRES, periode 2004 – 2009) langsung oleh rakyat, yang menghasilkan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI, hingga berbagai pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang masih berlangsung silih berganti hingga saat ini di berbagai daerah di wilayah nusantara ini.[3]

Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia dan sebagainya.

Secara politis, kondisi indonesia memasuki periode orde reformasi semakin membaik. Demokrasi bisa berjalan baik, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dengan bebas tanpa tekanan dari siapapun serta dijamin keamanannya di masa reformasi ini. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan pendapatnya baik melalui media massa maupun aksi – aksi demonstrasi dengan dibingkai aturan hukum yang berlaku. Semua itu tidak didapat di rezim Orde Baru. Proses otonomi daerah (desentralisasi kekuasaan) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dilaksanakan dengan proses pemilihan kepala daerah melalui PILKADA, praktek nepotisme sedikit demi sedikit berkurang sehingga aktor ekonominya berusaha secara kompetitif. Jadi periode Orde Reformasi lebih kuat transaksi informasi alokasi sumber daya diserahkan pada pasar, aktor ekonominya kompetitif (berusaha menghapuskan nepotisme), desentralisasi, internasionalis, melalui insentif ekonomi dan kepemilikan individu dijamin, sehingga bisa disimpulkan berarti prosesnya menjauhi kutub “ Dirigisme/hegemoni” dan mendekati kutub “ Laissez-Faire”[4].

Identifikasi dan Alternatif

Politik ekonomi adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat. Titik berat politik ekonomi bukan pada aspek ekonomi, tetapi pada aspek dan proses politik. Dengan demikian, politik ekonomi adalah proses politik untuk kepentingan rakyat banyak, politik indonesia saat ini tidak mengikuti proses politik terbuka dan demokratis, karena hanya ditentukan oleh segelintir teknokrat ekonom sehingga mengikuti paham kelompok kecil ini. Politik negara dan ideologi kemasyaraktan tidak bekerja dan tidak diberi kesempatan mempengaruhi politik ekonomi yang telah dilaksanakan.

Politik ekonomi Indonesia dalam kenyataannya tidak ditentukan oleh ideologi dan paham kemasyarakatan, tetapi sangat dipengaruhi secara langsung oleh segelintir orang, yang disebut teknokrat. Golongan kecil elit ini diberikan kekuasaan besar oleh presiden untuk menentukan politik ekonomi, yang berbasis paham liberal.

Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif. Sedang negara-bangsa menunjuk pada prinsip struktural yang mengoordinasi praktik kontrol atas informasi, supervisi sosial dan pemata-mataan. Lalu militerisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik pengontrolan atas alat-alat kekerasan dalam konteks industrialisasi perang. Akhirnya industrialisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik-praktik yang bertujuan untuk mengubah alam atau pembangunan lingkungan non alami. Keempatnya merupakan tulang punggung yang menghamba pada modernitas dan darinya proses transformasi sosial masyarakat bekerja ( J Didik Rachbini : 2004).

Pengembangan ekonomi kemudian semakin jauh dari kepentingan masyarakat luas. Itu terjadi karena proses politik untuk mewujudkan kebijakan ekonomi tidak berjalan normal sehingga jauh dari kepentingan masyarakat luas.

Jika diangkat dalam kerangka teoritis, maka bentuk-bentuk pemikiran kapitalisme dan pemikiran sosialisme merupakan sistem yang antagonis satu sama lain. Kini sosialisme berusaha untuk memperbaiki sistem produksi dan distribusi, bahkan dengan mengadopsi lansung berbagai elemen kapitalisme. Tetapi masih ada bentuk yang ekstrim dengan tetap mempertahankan corak sosialisme utopis atau sistem ekonomi komunisme, seperti terlihat pada Cuba dan Korea Utara.

Namun pada dasawarsa 1990-an sistem sosialisme yang kaku mulai  berjatuhan satu persatu, mulai dari Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Asia dan beberapa lainnya, termasuk  Afrika. Fakta ini membuktikan bahwa sistem itu tidak bisa bertahan karena  kegagalannya dalam mengadopsi ekonomi pasar sebagai subtansi penting bagi kesinambungan sistem ekonomi. Tetapi proses transformasi sistem ttersebut menuju ekonomi pasar berjalan sangat lambat dsan bahkan tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Ini merupakan kegagalan kedua setelah negara-negara tersebut tersiksa berada dalam sistem sosialisme yang kaku.[5]

Dalam kenyataan, sistem kapitalisme dan sosialisme bersintesa secara aktif dalam dua arah ang saling menguatkan. Proses sintesa dari keduanya terus berlangsung sehingga elemn-elemen kapitalismee pun sudah berbeda ciri dariciri aslinya sejak dua abad lalu. Sistem kapitalisme sendiri selalu memperbaiki diri dengan mengadopsi elemen yang positif dari sosialisme.  Proses ini sebenarnya baik bagi sistem kapitalisme sendiri  sehingga mengeliminir banyak kelemahan internalnya sendiri.

Usaha negara sedang berkembang dalam mengambil jalan kapitalisme murni sering menghadapi kegagalan fatal. Di negara-negara tersebut muncul penyakit kesenjangan ekonomi, kemiskinan lapisan bawah, kemakmuran berlimpah segelintir elit, dan kegagalan ekonomi rakyat karena persainga ekonomi tercemar oleh perburuan rente, proteksi dan monopoli. Fakta seperti ini cukup menonjol terjadi di Indonesia karena institusi non-ekonomi yang mendukung pasar  dan persaingan tersebut tidak berfungsi.  Pasar dan pengusaha kemudian bertemu dengan kekuasaan sehingga persaingan berubah menjadi pemburuan rente ekonomi. Dalam sistem kapitalisme ala negara berkembang , penyakit ekonomi berupa kemiskinan di lapisan bawah justru muncul ketika ekonomi bertumbuh dengan pesat.[6]

Secara normatif-legal, ekonomi politik yang ingin dikembangkan Indonesia adalah sosialisme religius, yang dirumuskan oleh Hatta dalam UUD 1945. Warna pemikiran ekonomi politik seperti ini wajar karena secara langsung merupakan respon dari para pendiri negara kita (founding fathers) yang mengalami langsung betapa beratnya dampak kolonialisme. Pada saat yang sama, kapitalisme pada waktu itumenjadikan kolonialisasi sebagai instrumen utama.

Tetapi perjalanan ekonomi indonesia sama sekali tidak berpijak pada basis normatif-legal dari perundang-undangan di atas sehingga dasar-dasar falsafah yang liberal-pragmatis cenderung lebih kuat pengaruhnya dalam level implementasinya.

Apakah yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Berpedoman kepada penggunaan istilah kerakyatan dalam sila ke-empat Pancasila, maka makna istilah tersebut dapat dipastikan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Bila kata kerakyatan dalam ekonomi rakyat itu dicari maknanya sesuai dengan kedudukannya sebagai kata sifat, maka kata lain dari ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah ekonomi yang demokratis atau demokrasi ekonomi.

Mengamalkan Pancasila sebagai ideologibangsa berarti setiap sila harus dapat kita amalkan, yaitu sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan keempat sebagai cara/metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya (Mubyantoro : 1998 hal 16).

 Penjabaran lebih lanjut ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi itu dapat ditemukan dalam penjelasan-penjelasan pasal 33 UUD 1945. Salah satu penggalan kalimat dalam penjelasan pasal 33 berbunyi sebagai berikut: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan”. Berdasarkan penggalan kalimat tersebut maka makna ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dapat dipahami dengan mudah. Ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Bila dikatakan dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tadi, maka situasi perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam GBHN 1993 meskipun istilah sektor informal masih ditemukan di empat tempat, tetapi diperkirakan akan tidak ada lagi dimasa mendatang, karena istilah-istilah ekonomi rakyat adalah lebih tepat dan sudah merupakan istilah atau konsep baku dalam UUD 1945 yang selanjutnya mendapat penekanan 25 kali dalam GBHN 1993 antara lain sebagai berikut (Mubyantoro.1998) :

1. Pengembangan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dari seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemajuan sosial. Dalam rangka ini perhatian khusus perlu diberikan pada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta dengan ekonomi lemah pada umumnya. (arah PJP II).

2. Pembangunan telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya, walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut adanya usaha pencegahan agar tidak berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. Selain itu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, monopsoni, dan praktek-praktek lainnya yang merugikan masyarakat (kondisi umum Repelita VI).

1. Usaha informal dan tradisional sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, serta merupakan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas, perlu terus dibina agar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dari usaha nasional serta mampu berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha (kebijaksanaan sektoral Repelita VI).

Dari kutipan GBHN 1993 ini, jelas bahwa rakyat Indonesia meyakini perlunya “koreksi total” terhadap aneka rupa ketidakmerataan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) “rakyat banyak”, yang dalam proses pertumbuhan ekonomi tinggi belum ikut menikmati hasil-hasilnya, harus benar-benar ditingkatkan pendapatan dan daya belinya. Peningkatan taraf hidup rakyat banyak itulah maka sesungguhnya dari pemerataan pembangunan.

1. E.     Kesimpulan

Penerapan ekonomi politik pada suatu negara  harus ditelaah lebih komperhensip dan  diprediksi jangka pendak dan panjangnya, karena ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan  bagi perkembangan suatu negara. Yang terjadi mala akan semakin kompleks ketika sistem ekonomi politik tidak tepat diterapkan dalam lingkungan negara multikultural yang berbasis pada kerakyatan seperti Indonesia ini, jadi saran saya adalah “aati kull dzi haqqin haqqohu” proporsional terhadap keadaan yang ada di Indonesia ini, ekonomi kerakyatan adalah keselarasan antara ideologi negara dan kehidupan berBhineka tunggal ika. Itulah yang menjadi impian rakyat indonesia, dari rakyat untuk rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

https://saintific.wordpress.com/2013/06/07/sistem-ekonomi-politik-indonesia/